Dalam salah satu bagian esainya, Albert Camus pernah bilang kalo ‘integrity has no need of rules’. hari-hari ini, integritas menjadi persoalan besar dalam hampir semua lini kehidupan bangsa. Di ranah politik, ranah sosial, dan –terutama- ranah birokrasi, yang sehari-hari saya geluti.

Persoalan korupsi adalah persoalan integritas. Begitu kata lembaga pemberantasan korupsi di negeri ini. soal korupsi, semua orang tau kalau jaman sekarang semua orang bisa korupsi. sampai –konon katanya- kalau jaman dulu korupsi itu sistemik-sentralistik, hari ini semua orang yang punya akses bisa korupsi. kalau dulu yang bisa jadi maling cuma penjahat atau pejabat, hari ini semua orang bisa jadi maling. Makanya, sekarang, semua diam. Tau sama tau. Ada kode etik sesama maling. Maling dilarang teriak maling.

Maka itu, manajemen integritas menjadi salah satu cetak biru upaya pemberantasan korupsi. Inpres 5 Tahun 2004 mengamanatkan pembangunan Wilayah Bebas Korupsi, ‘land of integrity, zona integritas. Konon katanya, terdapat tiga pilar yang harus dimiliki agar suatu daerah bisa menjadi zona integritas. Pertama, daerah tersebut harus bisa menjalankan pendidikan antikorupsi di sekolah. Kedua, daerah itu juga harus bisa membangun zona antikorupsi di sektor layanan publik. Dan, ketiga, daerah tersebut  harus bisa berkomitmen dalam penandatanganan pakta integritas oleh pemerintah daerah setempat, yang ditandai dengan tumbuhnya komunitas antikorupsi atas inisiatif  masyarakat, akademisi, atau mahasiswa setempat. Maka itu penetapan zona integritas giat dilakukan di berbagai tempat.

Pertanyaannya adalah apakah integritas bisa dibangun hanya dengan ’harus bisa’ ? Dengan penandatangan pakta? Membuat zonasi dengan acara-acara seremonial?

Mari mundur sejenak. Dalam definisi kamus bahasa indonesia, integritas adalah in.teg.ri.tas: [n] mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yg memancarkan kewibawaan; kejujuran. Penekanannya ada pada kata yang dicetak tebal. Hari ini, kejujuran ibarat barang usang. Cuma layak dipajang dalam etalase toko barang antik, atau disimpan di gudang. Jelas, membudayakan kejujuran tidak bisa dilakukan dengan blueprint semacam itu.  Tidak dengan slogan, tidak dengan seremoni, tidak dengan tanda tangan. Dalam Kejujuran adalah moral conduct. Kejujuran adalah living values. Maka itu, yang terjadi hari ini adalah krisis moral, krisis nilai. Atau dalam bahasa Albert Camus: Integritas tidak butuh aturan.

Membangun nilai, moral, kesadaran atau dalam konteks yang lebih besar, budaya, hanya dapat dilakukan dengan dua hal, meminjam istilah Komarrudin Hidayat: penguatan sistem dan kepemimpinan kolektif. Sistem hari ini sesungguhnya telah dibangun cukup baik, meski masih jauh dari sempurna, khususnya di ranah yang sehari-hari saya geluti, ranah birokrasi.  Bisakah anda membayangkan anggaran negara hari ini dikelola dengan cara yang sama dengan satu dasawarsa lalu? Hari ini, sistem memaksa penyelenggara negara untuk menjadi lebih disiplin, lebih rigid, lebih efisien, lebih akuntabel, lebih transparan. Linier dengan itu, media dan para stakeholder bisa menjalankan fungsi kontrol dengan baik. Celah yang ada justru dalam konteks penegakan hukum, tebang pilih, manipulatif, dan cenderung seperti hukum rimba. Namun celah itu hanya bisa dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang punya kuasa.

Sebaliknya kepemimpinan kolektif hari ini hilang. Pemimpin berlaku seperti binatang buas. Saling terkam dan saling bunuh demi kepentingannya sendiri. Ranah kepemimpinan terdistorsi menjadi ruang politik yang gaduh dan penuh intrik perebutan kekuasaan. Ketika para pemimpin sibuk dengan kepentingannya sendiri, mereka lupa akan semua hal.  lupa dengan esensi kepemimpinan itu sendiri, yakni mengayomi dan memberikan keteladanan. Dalam konteks membangun integritas, pemimpin adalah garda terdepan dalam memberi contoh, memberi tauladan. kepemimpinan nasional gagal melakukan itu. Dan kegagalan itu menular kepada pemimpin di semua lini.

Link ke posting ini |